Takalar.–
Kumparan88news.com.– Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional ( DPN ) Perkumpulan Advokat Muslim Indonesia ( PERADMI ) yang juga sebagai Ketua DPP BAIN HAM RI, Djaya, SKM.,S.H.,LL.M mendapat amanah dari ahli waris Seneng Binti Sattu untuk menggugat tanah seluas 500 M2 yang sekarang sudah di tempati Kantor Desa Lassang Barat, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar , Sulawesi Selatan.
Amanah tersebut di benarkan Djaya, SKM.,S.H.,LL.M adanya Surat Kuasa yang ditanda tangani tiga orang ahli waris Seneng Binti Sattu yakni Syamsiah Nurung, Salma Dg Jipa dan Hadijah telah memberikan Kuasa Kepada Advokat dan Pendamping Hukum yang tergabung dalam LAW OFFICE DJAYA,SKM.,SH.,LL.M & PARTNERS yang ditanda tangani pada tanggal 22 Maret 2024.
Kantor Desa Lassang yang terletak di jalan poros Boto Lassang yang dapat ditempuh selama 25 menit dari ibukota Kabupaten Takalar atau sejauh kurang lebih 15 km ini telah di pasang papan bertuliskan Tanah Milik Negara padahal status tanah tersebut belum pernah dialihkan kepada siapapun apakah itu jual beli atau hibah.ungkap Djaya,SKM.,SH.,LL.M.
Djaya menambahkan dari data ahli waris Seneng Binti Sattu yang diberikan kepada kami merupakan pemilik tanah berdasarkan bukti yang dimilikinya yang berkekuatan hukum sesuai di SPPT dengan nomor: 73.05.040.018.008.0003.0 dengan luas 500 M2 ( Lima Ratus Meter Persegi ) dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor
Yang terdaftar pada buku penetapan huruf C.3313 C1.
Salah satu warga Desa Lassang Barat, Satria dan beberapa masyarakat lainnya membenarkan kalau tanah tersebut adalah milik Almarhumah Seneng Bin Sattu dan pembangunan kantor desa tersebut di bangun tanpa sepengetahuan seluruh ahli waris Seneng Bin Sattu.
Olehnya itu pemilik lokasi sebagai ahli waris tersebut minta keadilan dan oknum tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya.
Kami dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, LAW OFFICE, DJAYA,SKM.,S.H.,LL.M & PARTNERS mendampingi ahli waris dengan langkah hukum yang telah diatur sesuai hukum yang berlaku baik perkara pidana maupun perdata, tutup Djaya.
(*).
