Tanggamus.-
Kumparan88news.com.-
Pungutan liar (Pungli) masih saja menjadi momok di dalam dunia pendidikan, diduga kuat pungutan yang dilakukan pihak sekolah dominan adalah uang komite sekolah yang terus saja bergulir yang bervariasi terstruktur, sistematis dan masif.
Umumnya ini terjadi pada tahun ajaran baru ketika proses belajar mengajar di suatu lembaga pendidikan baru saja dimulai.
Sebelum di mulainya ajaran baru. biasanya akan diselenggarakan rapat komite untuk membahas masalah keuangan sekolah yang masih belum mencukupi.Karenanya untuk menambal hal tersebut diperlukan penambahan dana.Dari sinilah muncul inisiatif untuk menggalang dana pendidikan dari orangtua/wali murid. Namun pungutan ini hendaknya tidaklah memaksa.
Seperti yang di ungkapkan oleh beberapa peserta didik inisial (R) dan (A) yang baru saja lulus dari sekolah tempat mereka menimba ilmu di sekolah menengah kejuruan (SMK Negeri 1 Talang Padang) yang di pimpin oleh Jamnur. yang di ketahui Jamnur pun menjabat sebagai ketua musyawarah kerja kepala sekolah ( MKKS ) di kabupaten Tanggamus Lampung.
Pasalnya, selain setiap tahun ‘R’ dan ‘A’ membayar uang komite (pembangunan) yang bervariasi sesuai tingkatan kelas, meskipun pembayaran uang komite bisa di tutupi dengan uang bantuan kartu indonesia pintar (KIP) yang mana uang bantuan tersebut hanya bisa mereka pegang sebentar lalu di serahkan kembali kepada guru (TU) sebagai pelunasan pembayaran uang pembangunan sekolah yang harus mereka selesaikan.
” Kelas X (10) Rp.1000.000.00 (satu juta rupiah). Kelas Xl (11) Rp.1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Xll (12) Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
” tambahnya, ‘Ya’ Tapi kami bayarnya dari uang bantuan tunai keluarga indonesia pintar (KIP) itulah, yang di kasihkan kan oleh guru setelah kami di suruh mengumpulkan kartu keluarga (KK), terus uangnya kami serahkan lagi sama guru (TU) jadi uang bantuan kip itu cuma kami pegang sebentar aja, ” terang dua orang mantan peserta didik smk negeri 1 talang padang tersebut kepada media ini.
Parahnya lagi, biaya wisuda atau kelulusan juga di bebankan kepada ‘R’ Adan ‘A’ berserta peserta didik lainnya sebesar RP. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), yang menurut data yang kami dapatkan uang tersebut sebagai pembuatan piagam dan biaya makan yang sangat membebani bagi orangtua siswa.
” Semua di minta suruh sumbangan 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) pas kelulusan, katanya buat biaya makan sama piagam, tapi nyatanya cuma satu kotak snack aja yang kami dapat paling biayanya sekitar RP. 5000.00, (lima ribu rupiah) satu kotak snack itu, ” papar alumni murid SMK Negeri 1 Talang Padang tersebut saat di wawancarai.
Dan berdasarkan data yang kami himpun di duga kuat masih banyak pungutan atau setoran kepada ketua MKKS yang dilakukan oleh oknum-oknum kepala sekolah yang terindikasi pungli merugikan negara yang masih kami dalami.
Sampai berita ini di terbitkan yang bersangkutan belum bisa kami hubungi kembali setelah di ketahui dinas keluar kota (bogor) menurut penjelasan kepala sekolah beberapa hari lalu.
(Deni Abson)
