Tulang Bawang,—
Kumparan88news.com.–
Aroma kegaduhan dan ke resahan di Kampung Gedung Jaya kecamatan Rawapitu kab Tulang Bawang belum juga reda. Setelah polemik dugaan penyelewengan dana optimalisasi Lahan (Oplah) dan penjualan bantuan bibit padi OPLAH oleh Ketua Gapoktan Puji Sasmito mencuat, kini desakan agar yang bersangkutan di audit semakin menguat. Sejumlah tokoh masyarakat, aktivis tani, mulai menyuarakan permintaan agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan.
“ Publik minta Puji Sasmito dicopot dari jabatan ketua Gapoktan, karena disinyalir sudah tidak punya legitimasi moral dan sosial. Orang seperti itu tidak layak mengelola dana publik,” tegas tokoh masyarakat setempat, Kamis (14/08/2025).
Menurut data yang di himpun di lokasi, sejak kepemimpinan Puji Sasmito, suasana kerja sama antar kelompok tani justru melemah.saling lempar pertanggung jawaban Banyak petani merasa takut bersuara, khawatir mendapat tekanan atau tidak lagi diikutsertakan dalam distribusi bantuan.
Bantuan untuk petani yang lahannya menerima program Oplah sebesar Rp900.000. (Sembilan ratus ribu rupiah) perhektar, di duga sengaja di sunat dengan berbagai alasan demi untuk meraup keuntungan sebesar besarnya.
Petani penerima program OPLAH hanya di berikan Rp500.000. (lima ratus ribu rupiah) perhektar.
Sedangkan total program OPLAH di kampung Gedung Jaya pada tahun 2024 ada 571 hektar.
Publik tidak bisa bayangkan luas lahan 571 perhektar X Rp900.000 = Rp513.900.000. (lima ratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
Sedangkan,
Para pemilik lahan hanya menerima Rp500.000 X 571 hektar = 285.500.000 (Dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
Dugaan publik ada ratusan juta rupiah di KORUPSI secara berjamaah, dan disinyalir ada kerugian Negara yang sengaja di tutup-tutupi. Hitung-hitungan publik secara gamblang dengan kalkulator dapat di lakukan. Disisi lain
petani menjerit dan menangis, oknum pejabat Korup dan para ketua kelompok tani memilih bungkam pura-pura bodoh.
” Pengawasan Oknum Pejabat berwenang di Dinas Pertanian terkesan ada PEMBIARAN”.
Publik juga mulai mengaitkan pengaduan sejumlah awak media, yang dengan gigih memperjuangkan nasib para petani padi. Kenyataan hingga saat peran dinas pertanian kabupaten Tulang Bawang sebagai salah satu pengawas dari bantuan kementerian pertanian terkesan ada PEMBIARAN.
Bukan hanya terkesan ada PEMBIARAN, publik juga sudah terlalu jauh beranggapan jangan-jangan ada dugaan kepala dinas Pertanian kabupaten Tulang Bawang menjadi salah satu aktor yang MENBEKINGI para oknum ketua Gapoktan yang ikut “MENYUNAT” anggaran OPLAH…..?
temuan permasalahan yang sama oleh awak media sudah ada beberapa kampung di kabupaten Tulang Bawang dan sudah di laporkan ke pihak dinas, tetapi hingga saat belum ada oknum ketua Gapoktan yang di berikan sanksi oleh pihak dinas pertanian.
“Proyek-proyek siluman seperti pelatihan fiktif, bantuan yang tidak jelas, sampai mark-up pembelian pupuk kerap muncul. Tapi saat ditanya, jawabannya selalu muter-muter dan saling lempar sana sini, bahkan bisa marah besar,” ungkap salah satu anggota Poktan.
“Puji Sasmito Hanya PION dalam bidak catur, Ada Aktor Lebih Besar?”
Muncul pula spekulasi bahwa Puji Sasmito hanyalah pion dalam skema lebih besar. Dugaan intervensi oknum pejabat korup oleh elite di tingkat kabupaten mulai dibicarakan. Hal ini diperkuat dengan sikap diam Dinas Pertanian yang hingga kini belum memberi klarifikasi publik.
“Kalau dinas diam, artinya bisa dua pengertian : tidak tahu apa-apa, atau tahu tapi tidak berani buka suara. Dua-duanya berbahaya bagi kesejahteraan hidup para petani petani dan transparansi anggaran,” ucap, pengamat desa dari penggiat anti korupsi ibu Metty Herawati.S.H. di Bandar Lampung.
Jumat (15/08/2025).
” Peran Ketua Brigade Pangan Terkesan Mencla Mencle”
……………………..
Netizen Dukung Ungkap Tuntas, Tagar #AuditGapoktan Trending
Dukungan dari netizen di media sosial juga mulai bergulir. Tagar #AuditGapoktan, #audit Dinas Pertanian Tuba, dan #NoViralNoJustice mulai naik di berbagai platform lokal. Masyarakat meminta Kementerian Pertanian, BPKP, dan APIP segera melakukan audit menyeluruh, serta membuka akses data penggunaan dana Oplah ke publik.
Kasus Puji Sasmito bukan sekadar persoalan kampung. Ini adalah cermin bagaimana dana negara bisa dengan mudah disalah gunakan jika tak ada kontrol sosial. Era digital memberikan kekuatan baru bagi rakyat: kontrol publik berbasis viralitas.
Keadilan tak boleh kalah oleh gertakan. Jika Pemerintah daerah bungkam, maka suara rakyat akan menggaung lebih keras — karena di republik ini, No Viral, No Justice!
(Tim).
Berita bersambung
Penulis : Andika.
