Tulang Bawang,—
Kumparan88news.com.–
Aroma kegaduhan di Kampung Bumi Ratu belum juga reda. Setelah polemik dugaan penyelewengan dana Operasional Penyuluhan Lapangan (Oplah) oleh Ketua Gapoktan Muslimin mencuat, kini desakan agar yang bersangkutan mundur dari jabatannya semakin menguat. Sejumlah tokoh masyarakat, aktivis tani, hingga perangkat desa mulai menyuarakan permintaan agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan.
“Kami minta Muslimin dicopot dari jabatan ketua Gapoktan, karena sudah tidak punya legitimasi moral dan sosial. Orang seperti itu tidak layak mengelola dana publik,” tegas tokoh masyarakat setempat, Sabtu (07/06/2025).
Menurut masyarakat, sejak kepemimpinan Muslimin, suasana kerja sama antar kelompok tani justru melemah. Banyak petani merasa takut bersuara, khawatir mendapat tekanan atau tidak lagi diikutsertakan dalam distribusi bantuan.
“Dukun Politik & Proyek Siluman”
Warga juga mulai mengaitkan kepemimpinan Muslimin dengan munculnya praktik “dukun politik” alias aktor-aktor tak terlihat yang membekingi langkahnya. Sejumlah sumber menyebut, ada nama-nama kuat dari luar kampung yang ikut mengatur aliran proyek dan penempatan posisi strategis di tingkat kelompok tani.
“Proyek-proyek siluman seperti pelatihan fiktif, yang tidak jelas, sampai mark-up pembelian pupuk kerap muncul. Tapi saat ditanya, jawabannya selalu muter-muter, bahkan bisa marah besar,” ungkap salah satu anggota kelompok wanita tani (KWT) yang merasa kecewa dengan kepemimpinan Muslimin.
“Muslimin Hanya Bayangan, Ada Aktor Lebih Besar?”
Muncul pula spekulasi bahwa Muslimin hanyalah pion dalam skema lebih besar. Dugaan intervensi politik oleh elite di tingkat kabupaten mulai dibicarakan. Hal ini diperkuat dengan sikap diam Dinas Pertanian yang hingga kini belum memberi klarifikasi publik.
“Kalau dinas diam, artinya bisa dua : tidak tahu apa-apa, atau tahu tapi tidak berani buka suara. Dua-duanya berbahaya bagi demokrasi desa dan transparansi anggaran,” ucap, pengamat desa dari Forum Kawal Tani Lampung.
Pemerintah Kampung Akan wacanakan Rapat Khusus, Untuk mengumpulkan keluhan dari para petani terkait batuan Pemerintah.
Tokoh masyarakat juga meminta pemerintah Kampung Bumi Ratu agar bisa membantu meng-evaluasi kinerja oknum ketua Gapoktan, karena asal muasal Muslimin menjadi ketua Gapoktan kampung Bumi Ratu adalah hasil penunjukan dari ketua Gapoktan sebelumnya yang terpilih menjadi kepala kampung Bumi Ratu, usulan ini di anggap wajar mengingat Muslimin dianggap merusak hubungan antar lembaga desa dan mencoreng nama baik pemerintah kampung.
“Jika tidak bisa bekerjasama dan sejalan dengan Pemerintah Kampung, dan ada indikasi melecehkan pemerintah kampung dengan bahasa dari NOL SAMPAI ANGKA SEMBILAN adalah perjuangan Muslimin. Seakan-akan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih mengenal ketua Gapoktan dari pada pemerintah kampung Bumi Ratu. dan baru setahun lebih menjabat ketua Gapoktan sudah buat suana tidak kondusif.,” kata Andika, Kaur Pembangunan.
Petani Tak Mau Jadi Korban KKN Lagi
Dalam berbagai kesempatan, petani berharap agar dana bantuan dari pemerintah pusat benar-benar digunakan untuk peningkatan produktivitas dan bukan dikorupsi oleh oknum tertentu. Mereka juga meminta pendampingan dari aparat hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa agar kasus ini tidak tenggelam begitu saja.
“Kami petani kecil, jangan dikorbankan terus. Kami bukan bodoh. Kami ingin keadilan, dan sekarang kami tahu caranya: viralkan semua penyimpangan,” ujar, petani dari kelompok Sri Makmur 1.
Netizen Dukung Ungkap Tuntas, Tagar #AuditGapoktan Trending
Dukungan dari netizen di media sosial juga mulai bergulir. Tagar #AuditGapoktan, #CopotMuslimin, dan #NoViralNoJustice mulai naik di berbagai platform lokal. Masyarakat meminta Kementerian Pertanian, BPKP, dan APIP segera melakukan audit menyeluruh, serta membuka akses data penggunaan dana Oplah ke publik.
Masyarakat Menolak Bungkam — Keadilan Tak Boleh Kalah!
Kasus Muslimin bukan sekadar persoalan kampung. Ini adalah cermin bagaimana dana negara bisa dengan mudah disalahgunakan jika tak ada kontrol sosial. Era digital memberikan kekuatan baru bagi rakyat: kontrol publik berbasis viralitas.
Keadilan tak boleh kalah oleh gertakan. Jika negara bungkam, maka suara rakyat akan menggaung lebih keras — karena di republik ini, No Viral, No Justice!
(Tim/red | bersambung)
