Tulang Bawang.–
Kumparan88news.com.–
Pemerintah pusat melalui kementerian dan di bantu oleh pemerintahan daerah tiada hentinya memberikan bantuan ke masyarakat agar bisa hidup lebih sejahtera dan bisa menghilangkan kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Seperti halnya bantuan dari kementrian pertanian melalui program petani Milenial dan Brigade pangan untuk menjadi garda terdepan dalam pertanian modern, dengan tujuan meningkatkan produktifitas dan ketahanan pangan secara nasional.
— Petani Milenial —
Istilah “petani Milenial” merujuk pada generasi muda yang tertarik dan terlibat dalam sektor pertanian, mereka memiliki pemahaman tentang teknologi digital, inovasi dan gaya hidup yang berbeda dari generasi sebelumnya. Yang memungkinkan mereka menerapkan metode pertanian yang lebih modern dan efisien.
— Brigade Pangan —
Program ini bertujuan untuk memperdayakan generasi muda untuk menjadi petani modern yang sukses,anggota brigade akan di latih untuk mengunakan teknologi pertanian canggih, mengelola lahan pertanian terstruktur dan membangun kemitraan dengan lembaga lokal.
— Kriteria —
Brigade pangan umumnya terdiri dari 15 orang petani Milenial dengan kriteria tertentu, seperti memiliki jiwa ke wirausahaan, berkomitmen untuk meningkatkan produktifitas dan mampu melakukan kemitraan jangka panjang.
Beda yang terjadi di Gapoktan (Gabungan kelompok tani) Manunggal Jaya yang terletak di kampung Bumi Ratu kecamatan Rawajitu Selatan kabupaten Tulang Bawang, ketua Gapoktan yang bernama Muslimin dengan gaya Songgong menjawab via telepon WhatsApp pertanyaan awak media ketika akan di mintain informasi terkait beberapa bantuan pemerintah yang di kelola oleh Muslimin tersebut.
Keluhan para petani terkait bantuan pemerintah seperti :
1. pupuk subsidi dijual di atas harga HET. dan tidak sesuai RDKK.
2. Bantuan Alsinta dari program petani Milenial yang harus di tebus oleh petani dengan harga selangit oleh petani, (puluhan juta untuk satu unit mesin diesel)
3. Pemotongan bantuan anggaran ke pemilik lahan sawah dari program Optimalisasi Lahan. (Bantuan pemerintah untuk Rp900 ribu /hektar sawah milik petani, oleh oknum ketua Gapoktan di berikan Rp 600 ribu/kk).
4. Bantuan bibit dan obat pertanian yang di duga di tilep.
Mendengar banyaknya keluhan dari para petani di kampung Bumi Ratu, membuat awak media menghubungi Muslimin sebagai ketua Gapoktan untuk di jadwalkan bertemu dan akan dimintai informasi sejelas-jelasnya untuk perimbangan di dalam pemberitaan yang akan di jadikan konsumsi publik.
Merasa gerah dan takut belangnya ketahuan, Muslimin menjawab beberapa pertanyaan yang di lontarkan oleh awak media dengan gaya Songgong dan tidak ada rasa malu lagi berucap:
– Kalau mau tau tanyakan aja ke petani, enak amat nanya ke saya. (Pada hal informasi dari petani sudah di dapat).
– Kalau pengurus Petani Milenial (Brigade pangan) itu memang harus berbisnis dan petani kalau butuh alat ya harus di tebus walaupun sampai puluhan juta rupiah.
– Bantuan Combine harvester setiap disewa oleh petani di kenakan biaya satu juta rupiah untuk satu hektarnya. (Pada hal bantuan combine harvester yang di berikan pemerintah kepada petani atau kelompok petani, bertujuan meningkatkan efesiensi panen, mengurangi BIAYA, dan meningkatkan kualitas hasil panen.
– Tidak butuh Pemerintah Kampung, tanda tangan kepala kampung hanya satu atau dua kali. (Dari 0 sampe 9 saya ketua Gapoktan yang berjuang)
Menjeritnya para petani dan bobroknya tata kelola bantuan dari Pemerintah oleh gapoktan menjadi cermin buruk dan terindikasi telah terjadinya tindak pidana korupsi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Kamis (22/05/2025).
Penggiat anti korupsi juga sebagai ketua DPW BAIN HAM RI Provinsi Lampung, bapak Ferry Saputra,Ya.,S.H. ikut angkat bicara menyikap apa yang terjadi terhadap para petani di kampung Bumi Ratu.
” Saya akan segera mengirimkan surat Somasi kepada oknum ketua Gapoktan yang bernama Muslimin tersebut, bantuan pemerintah itu harus di kelola dengan benar bukan untuk di jadikan ajang memperkaya diri.” Kata bapak Ferry Saputra,Ys., S.H. kepada awak media.
Jumat (23/05/2025).
Dengan gaya Muslimin yang songgong, beberapa tokoh masyarakat kampung Bumi Ratu berharap pemerintah daerah atau kementerian pertanian dapat meng-evaluasi kinerja oknum ketua Gapoktan tersebut.
Adanya indikasi ucapan yang meremehkan pemerintahan Kampung Bumi Ratu menjadi pelajaran berharga buat poktan agar ke depan untuk menunjuk atau mengangkat seorang ketua Gapoktan harus ber- AKHLAK baik.
(Tim).
Berita bersambung
Penulis/ penanggung jawab : Andika.
