“Gelap di Balik Gemerlap: Dugaan Upeti, Etika yang Dicampakkan, dan Sunter yang Yang Disinyalir Kebal Hukum?”
Kumparan88nees.com,-
Tulang Bawang,–
Polemik keberadaan tempat hiburan malam Sunter di Kampung Sumber Jaya, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung kembali mencuat ke permukaan. Di balik dentuman musik dan gemerlap lampu malam, terkuak dugaan praktik transaksional yang melibatkan oknum aparat kampung, tokoh masyarakat, hingga anggota DPRD yang seharusnya menjadi teladan.
Minggu (04/05/2025).
Saat ditemui tim “Beritapiral.com” pada Jumat, 2 Mei 2025, Kepala Kampung Sumber Jaya, Sutarman, secara terang-terangan mengakui menerima “upeti” dari pengelola tempat hiburan malam tersebut. Namun ketika ditanya soal penggunaan uang tersebut, ia memilih bungkam. Sebuah sikap yang tidak hanya mencurigakan, tapi juga mengkhianati kepercayaan masyarakat.
Lebih lanjut, mencuat pula dugaan bahwa Putu, pengelola Sunter, telah mentransfer sejumlah uang sebesar Rp 1.200.000 kepada oknum wartawan berinisial RE, dengan tujuan agar aktivitas ilegal tersebut tidak diekspos ke publik. Saat dikonfirmasi, Putu yang didampingi oleh seorang tokoh masyarakat bernama Imron membenarkan adanya pengiriman dana.
> “Saya pernah kirim uang ke RE untuk diberikan ke tim bapak buat beli rokok di jalan, bukti transfernya masih ada,” ujar Putu.
Sementara itu, Imron, yang diduga kuat merupakan anggota DPRD Tulang Bawang, berdalih bahwa pembukaan tempat hiburan tersebut telah melalui musyawarah dengan aparatur kampung, BPK, dan tokoh masyarakat. Namun, pernyataan tersebut bertentangan dengan pengakuan masyarakat dan aparatur lainnya.
Sekretaris Desa (Sekdes) Kampung Sumber Jaya, justru mengaku tidak tahu-menahu soal adanya setoran rutin (upeti) ke kampung. Ia bahkan heran mengapa informasi ini tidak pernah sampai ke dirinya.
> “Aku ki sekdes loh mas, kok gak ngerti. Opo ditelen dewe yo?” ujarnya dengan nada kesal.
Salah satu tokoh masyarakat menegaskan bahwa BPK tidak pernah hadir dalam rapat perizinan hiburan malam dan tidak mengetahui adanya kontribusi dana ke kampung. Ia juga menyebut tempat itu sempat ditutup oleh Aparat Penegak Hukum (APH) beberapa bulan lalu namun kini kembali beroperasi secara terselubung dengan dalih tempat karaoke keluarga dan pemancingan.
Pelanggaran yang Harus Ditindak Tegas
Jika benar keterlibatan oknum DPRD dalam kasus ini, maka patut dikaji potensi pelanggaran etika dan hukum. DPRD terikat pada Kode Etik DPRD yang mewajibkan setiap anggota menjaga integritas, menjauhi konflik kepentingan, dan tidak memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jika terbukti, sanksi yang bisa dijatuhkan mencakup peringatan keras, pemberhentian dari alat kelengkapan dewan, hingga pemberhentian sebagai anggota DPRD.
Dari sisi Aparatur Penegak Hukum (APH), tanggung jawabnya jelas: melakukan penyelidikan atas indikasi tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan pelanggaran izin usaha. Terlebih jika benar tempat hiburan ini menyuguhkan minuman keras dan praktik amoral yang meresahkan.
Pemda sebagai pemilik otoritas wilayah harus menjalankan pengawasan sesuai tugas pokoknya: menjaga ketertiban umum, menegakkan aturan perizinan, dan memberi sanksi administratif maupun hukum bila ada pelanggaran.
Kode Etik Jurnalistik pun Diuji
Dugaan suap terhadap oknum wartawan adalah tamparan keras bagi dunia pers. Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 jelas menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesi dan menerima suap dalam bentuk apa pun. Bila terbukti, oknum tersebut bisa dikenai sanksi etik oleh Dewan Pers, bahkan pidana bila terbukti menghalangi kerja jurnalistik atau terlibat gratifikasi.
Tuntutan Masyarakat: Tutup Sebelum Gejolak
> “Kami tidak pernah tahu tempat rekreasi berubah jadi hiburan malam. Tidak ada warga yang tanda tangan izin. Kami minta ditutup sebelum warga turun tangan sendiri,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
Penutup
Apa gunanya lembaga jika hanya menjadi pelindung kebusukan? Apa gunanya musyawarah jika hanya jadi tameng pengelabuan? Polemik ini menuntut bukan hanya klarifikasi, tapi tindakan nyata.
(Tim).
