Tanggamus.-
Kumparan88news.com.- Dana besar pemerintah yang mengalir ke desa sangat menggiurkan sejumlah oknum kepala desa/pekon dan perangkatnya tergoda untuk memainkannya demi mendapatkan keuntungan pribadi, Rabu (20/12).
Modus merugikan uang negara dengan penggelembungan anggaran (Mark up) anggaran yang diduga kuat dilakukan kades Kejayaan kec. Talang Padang Tanggamus, Lampung bersama sekdes nya.
Seperti di berita sebelumnya terkait dugaan korupsi anggaran peningkatan pengelolaan kelompok wanita tani (kwt), yang di anggarkan dengan jumlah yang luar biasa (76.467.000) padahal seluruh realisasi belanja hanya menghabiskan sekitar 30 juta kurang lebih menurut Isma Nuryana selaku ketua kelompok wanita tani (kwt) saat di wawancarai di kediamannya.
Bukan Itu saja untuk ketahanan pangan pada tahun 2022 lalu kades telah menganggarkan untuk pengadaan bibit alpokat yang diserahkan kepada warga (148.500.000). dan dalam keterangan sekdes kepada pewarta semua warga sudah di bagikan bibit alpokat.
Namun faktanya berbeda di lapangan, saat team investigasi di lapangan, beberapa orang warga kejayaan yang rumah mereka tidak jauh dari kades mengatakan jika mereka tidak pernah menerima pembagian bibit alpokat dari pemerintah desa, sedangkan dalam keterangan sekdes siang itu diruangan kantornya, setiap satu rumah telah di bagikan tiga bibit alpokat pad atahun 2022, semua kebagian.
Kemudian pekon kejayaan pada tahun 2022 telah menganggarkan pemeliharaan gedung Rp. (65.171.000) dan penyelenggaraan posyandu Rp. (23.010.000), pengadaan rabat beton 120m di dusun 1 Rp. (81.189.000) dan banyak lagi realisasi anggaran yang diduga kuat di (Mark up) keseluruhan sejak 2020 sejak jabatan kades/sekdes lama.
Semua data realisasi belum di ikut di cantumkan, dan akan di rangkum seluruhnya bersama laporan resmi tahun 2024 ke kejaksaan negri (kajari) Tanggamus.
Menanggapi hal di atas bung feri syaputra SH, MH angkat bicara.
” Tugas kita selaku sosial kontrol agar terus lakukan pengawasan dalam perjalanan realisasi dana desa seperti yang di katakan presiden kita (Joko Widodo), masyarakat agar dapat ikut serta dalam pengawasan dana desa yang telah di kucurkan ke desa masing-masing, dan laporkan kades dan sekdes tersebut apa bila beraroma korupsi, dan pastikan agar di audit kembali terkait realisasi dana desa nya, kawal terus nanti sampai benar-benar ditemukan kerugian negara, ” tegas bung Fery syaputra SH,MH ketua BAINHAM RI DPP Provinsi Lampung diruangan nya.
(Deni Abson)
