Mesuji.–.
Kumparan88news.com.–
Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (DPW BAIN HAM RI) Provinsi Lampung siap kawal dugaan kasus pembangunan proyek revitalisasi gedung sekolah pada program Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 di Kabupaten Mesuji
yang diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta berpotensi merugikan uang negara hingga ratusan juta rupiah.
Ketua Umum DPW BAIN HAM RI Provinsi Lampung Ferry Saputra Ys, SH mengatakan, terdapat dugaan mark up pada kegiatan dana alokasi khusus oleh pihak pelaksana lantaran di ketahui kualitas material yang di gunakan oleh rekanan jauh di bawah standar semestinya.
“Terdapat beberapa poin pada jenis material yang di gunakan, yang kami nilai di bawah standar semestinya. seperti penggunaan baja ringan yang digunakan semestinya dengan kualitas SNI Taso AZ100, genteng, kanal, ring mestinya dengan kualitas merek Aplus namun realita di lapangan di temukan penggunaan yang tidak sesuai. Seperti penggunaan rangka baja maupun genteng menggunakan AZ100 dengan kualitas biasa, dan parah nya lagi ring yang di gunakan tidak SNI AZ100. Selain itu, seperti penggunaan hollow semestinya SNI dengan ukuran 3,6 x 3,6 cm namun realitanya di lapangan di temukan menggunakan ukuran 3,3 x 3,3 cm bahkan ada yang menggunakan hanya 1×3 cm. Belum lagi granit, jika kita lihat dari satuan harga permeter nya Rp. 300 ribu lebih semestinya dengan anggaran sedemikian, itu sudah menggunakan jenis granit yang sesuai dengan bestek dan maksimal, namun yang kami temui granit yang di gunakan jauh di bawah standar,” urai nya panjang.
Selain itu kata Fery, terdapat pembiaran oleh disdik Mesuji terkait dugaan penyimpangan pada pembangunan tersebut, dia menduga terdapat unsur Kongkalikong antara pihak rekanan dengan disdik Mesuji.
“Sudah bisa di pastikan, dilihat dari statmen PPK beberapa waktu lalu yang mengatakan akan di lakukan pembongkaran jika terdapat material yang tidak sesuai pada pembangunan tersebut. Sekarang seolah berbalik arah justru tidak memberi respon terhadap para media yang menanyakan kelanjutan terkait permasalahan itu, ada apa dengan dinas pendidikan Mesuji? Apakah telah terjadi win-win solution atau kesepakatan tertentu antara keduannya,” Imbuh Ferry.
Di akhir penyampaiannya, Fery memastikan dalam waktu dekat akan melaporkan sejumlah temuan yang terindikasi merugikan negara kepada aparat penegak hukum guna mengusut tuntas permasalahan ini.
“Pekan depan kita akan laporkan terkait temuan-temuan ini ke Kejagung maupun Mabes Polri guna mengusut tuntas terkait permasalahan ini,” Tutup Ferry.
